Wacana mengenai potensi diperbolehkannya anggota TNI berdagang atau memiliki usaha sampingan di luar tugas pokok kedinasan baru-baru ini memicu perdebatan dan mendapatkan respons negatif dari berbagai elemen masyarakat. Usulan ini dianggap berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari potensi konflik kepentingan hingga menurunnya fokus anggota TNI berbisnis pada tugas utama menjaga kedaulatan negara.
Kritik terhadap rancangan anggota TNI berdagang ini datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat militer, organisasi masyarakat sipil, dan purnawirawan TNI. Mereka umumnya berpendapat bahwa tugas utama seorang anggota TNI adalah menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan dalam kegiatan anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme dan netralitas TNI sebagai institusi negara.
Menurut pernyataan dari seorang mantan perwira tinggi TNI, Jenderal (Purn.) Surya Dharma, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Nasional Jaya pada tanggal 25 Juli 2025, rancangan berbisnis dapat membuka celah bagi penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi. Beliau menekankan bahwa fokus utama prajurit tentara negara Indonesia seharusnya adalah pada peningkatan kemampuan tempur dan pengabdian kepada negara, bukan pada mencari keuntungan pribadi melalui anggota TNI berdagang.
Lebih lanjut, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan kinerja TNI juga menyampaikan adanya kekhawatiran bahwa dari setiap anggota TNI dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan pelaku usaha sipil. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat merusak iklim usaha yang kondusif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.
Meskipun demikian, ada pula segelintir pihak yang berpendapat bahwa dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, dari setiap anggota militer dalam skala kecil dan tidak mengganggu tugas pokok mungkin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Namun, pandangan ini masih kalah dominan dibandingkan dengan suara penolakan yang lebih kuat.
Sebagai kesimpulan, rancangan anggota TNI berdagang menuai tanggapan negatif yang signifikan dari berbagai elemen masyarakat. Kekhawatiran utama meliputi potensi konflik kepentingan, terganggunya fokus pada tugas utama, dan risiko terhadap netralitas serta profesionalisme TNI.