Kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Dalam hal ini, Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) memiliki peran vital dalam pembinaan potensi maritim, merangkul masyarakat pesisir dan seluruh sumber daya kelautan untuk menjadi bagian integral dari sistem pertahanan laut negara. Pendekatan ini memastikan bahwa pertahanan maritim memiliki basis yang kuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Program pembinaan potensi maritim yang dijalankan Koarmada memiliki beberapa dimensi. Salah satunya adalah edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Masyarakat pesisir, nelayan, dan komunitas maritim lainnya dibekali pemahaman mengenai ancaman di laut, tata cara pelaporan pelanggaran, serta peran mereka sebagai mata dan telinga negara di perairan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi dalam menjaga wilayah laut.
Selain edukasi, Koarmada juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan permodalan untuk usaha perikanan, atau pengembangan pariwisata bahari seringkali digagas atau didukung oleh Koarmada. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, diharapkan mereka akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menjaga lingkungan laut dan berkontribusi pada keamanan maritim. Ini adalah bagian dari upaya pembinaan potensi maritim.
Contoh nyata dari pelaksanaan pembinaan potensi maritim adalah program Desa Pesisir Tangguh yang diinisiasi oleh Koarmada di beberapa wilayah. Dalam program ini, masyarakat dibentuk menjadi kelompok-kelompok yang siap membantu pengawasan lingkungan laut, melaporkan aktivitas mencurigakan, bahkan terlibat dalam operasi SAR skala kecil. Pada tanggal 7 Juni 2025, pukul 09.00 WIB, misalnya, masyarakat nelayan di Pulau Rupat, Riau, yang telah mengikuti pelatihan dari Koarmada I, berhasil melaporkan pergerakan kapal asing mencurigakan yang kemudian ditindaklanjuti oleh patroli TNI AL.
Koarmada juga berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Bakamla, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah, dalam mengoptimalkan pembinaan potensi maritim. Sinergi ini memastikan bahwa upaya pemberdayaan dan pengawasan di laut dilakukan secara terkoordinasi dan komprehensif.
Dengan demikian, peran Koarmada dalam pembinaan potensi maritim bukan hanya sebatas dimensi militer, melainkan juga dimensi sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan yang humanis dan merangkul masyarakat, Koarmada membangun kekuatan pertahanan laut yang tangguh, partisipatif, dan berbasis pada kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga laut sebagai masa depan bangsa.