Dalam lingkungan keamanan global yang semakin kompleks, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada invasi militer konvensional. Era konflik hibrida, di mana serangan siber, disinformasi, dan tekanan ekonomi dicampur dengan operasi militer, menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengadopsi pendekatan yang lebih dari sekadar pertahanan pasif. Kunci utama dalam menghadapi spektrum ancaman yang luas ini adalah Strategi Deterrence (Penangkal). Strategi Deterrence TNI berfokus pada pembangunan kemampuan yang kredibel—baik hard power maupun soft power—untuk meyakinkan calon agresor bahwa biaya serangan akan jauh lebih besar daripada potensi keuntungannya. Strategi Deterrence modern TNI harus fleksibel dan mampu merespons serangan di domain darat, laut, udara, dan siber secara simultan.
1. Kredibilitas Hard Power
Inti dari Strategi Deterrence adalah kemampuan untuk menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima oleh lawan. Hal ini memerlukan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terus menerus. Program modernisasi TNI, yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) hingga tahun 2029, menekankan pengadaan platform tempur yang memiliki jangkauan dan presisi tinggi.
- Matra Laut: Kehadiran kapal selam dan kapal permukaan berkemampuan anti-access/area denial (A2/AD) berfungsi sebagai penangkal utama di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Natuna Utara.
- Matra Udara: Peningkatan armada jet tempur multiperan dengan kemampuan beyond visual range (BVR) mengirimkan pesan yang jelas bahwa wilayah udara Indonesia tidak dapat dilanggar dengan mudah.
Kredibilitas ini juga dibangun melalui latihan militer gabungan berskala besar, baik domestik maupun internasional, yang secara teratur mendemonstrasikan kesiapan operasional TNI.
2. Deterrence di Domain Non-Militer
Ancaman hibrida menyerang titik rentan non-militer, seperti infrastruktur siber dan kohesi sosial. TNI, bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kini memperkuat Strategi Deterrence di domain siber.
- Komando Siber: Pembentukan unit khusus yang mampu mendeteksi serangan siber secara cepat dan, yang lebih penting, memiliki kemampuan retaliation (serangan balasan siber) yang kredibel. Kemampuan ini berfungsi untuk menghalangi aktor negara atau non-negara yang mencoba mengganggu sistem vital nasional, seperti sistem perbankan atau energi.
- Perang Informasi: TNI juga berperan dalam menanggulangi disinformasi dan narasi yang bertujuan memecah belah bangsa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari serangan hibrida. Pendekatan ini adalah deterrence terhadap upaya musuh untuk menciptakan kekacauan internal.
Dengan mengintegrasikan kekuatan pertahanan fisik dan pertahanan siber, TNI memastikan bahwa ancaman apa pun, baik konvensional maupun hibrida, akan selalu dihadapi dengan konsekuensi yang mahal.